Jakarta, AuraPos.id – Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta telah meluncurkan inovasi transformasi layanan perbendaharaan daerah. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempermudah proses tata usaha.
“Ini di penatausahaan. Penatausahaan itu ketika sudah jadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sudah berjalan, kan harus ada penatausahaan,” ucap Kepala BPKD DKI Michael Rolandi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10/2023).
Michael menjelaskan bahwa layanan tersebut menjadikan segala pemasukan dan pengeluaran lebih transparan. Ke depannya, ia mengharapkan transparansi tersebut dapat menghasilkan pembukuan dalam sehari.
“Jadikan kita arahnya, satu yang PR menurut saya yang kita harus buat transparansi. Transparansi ini kami sebenernya punya cita-cita ke depannya bendahara itu atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), bisa membuat kayak semacam tutup buku harian,” jelas Michael.
Michael menjelaskan bahwa transparansi dapat memperjelas penyerapan dana pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan agar bisa melihat kecocokan dengan buku kas akuntansi.
“Iya penyerapannya, pengeluarannya, transfernya, bayar ke mana. Supaya bisa dicocokkan dengan buku kas akuntansinya,” ujar Michael.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa layanan tersebut dikhususkan untuk internal BPKD. Ia mengatakan bahwa dengan adanya layanan baru tersebut dapat mempermudah proses pendanaan diketahui.
“Ada namanya smart planning dan budgeting di Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tahun 2015 sudah ada sistem cashless. Ini kan khusus untuk bendahara saja. Jadi proses pencairan dan lain-lain bisa kita ketahui mereka dibuat di mana saja,” PJ Gubernur Heru Budi.
Seperti yang dilihat detikcom dalam video yang dibuat oleh BPKD DKI Jakarta, setidaknya ada 4 inovasi yang menjadi langkah transformasi layanan perbendaharaan daerah.
Berikut adalah 4 Inovasi tersebut:
1. JAKI PEDE: Jakarta Inovasi SPD (Surat Penyediaam Dana) Digital dengan TTE (Tanda Tangan Elektronik)
2. Peningkatan fungsi pada Simpad (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)
3. Restrukturisasi nama dan nomor rekening dalam rangka penataan rekening di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Simerak (Sistem Informasi Manajemen Rekening Bank)
Sumber: @Detik.com
