Jakarta, AuraPos.id – Banjir yang setiap tahun melanda Jakarta bagaikan momok yang menakutkan bagi sebagian besar warga Ibu Kota. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menjalankan berbagai upaya dalam menanggulangi banjir.
Pengendalian banjir menjadi agenda prioritas Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya melalui program pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan sistem pemantauan banjir. Sejumlah langkah konkret itu tertera dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.
“Koordinasi intensif juga akan terus dilanjutkan dengan Pemerintah Pusat serta sinkronisasi program, seperti sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah untuk percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu, dilakukan juga peningkatan kapasitas sungai dengan pengerukan lumpur di sungai-sungai besar,” jelas Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kamis (19/10/2023).
Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, hingga awal Oktober 2023, pengerukan lumpur telah dilakukan di 304 lokasi dengan total pengerukan mencapai lebih dari 1,1 juta meter kubik. Pengerukan lumpur akan terus dilakukan di saluran air, kali, sungai, dan waduk seluruh wilayah Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta terus menyiagakan infrastruktur pengendali banjir. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, memaparkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta memiliki 549 unit pompa stasioner di 195 lokasi, pintu air sebanyak 799 unit di 547 lokasi, pompa mobile sebanyak 566 unit, dan alat berat sebanyak 240 unit.
“Dalam mengendalikan banjir, strategi yang dilakukan dibagi menjadi tiga, yaitu pra banjir, saat banjir, dan pasca banjir. Pada prabanjir, kami mengeruk sungai/kali/waduk dan menyiapkan infrastruktur pengendali banjir, seperti normalisasi kali/sungai, optimalisasi danau dan waduk, menerapkan sistem polder, membangun kolam retensi dan sumur resapan, serta ruang terbuka hijau. Lalu, saat banjir, kami mengoperasikan pompa pengendali banjir dan menempatkan satuan tugas di titik genangan. Kemudian, pasca banjir, pompa tetap disiagakan dan bekerja sama dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk membersihkan lokasi terdampak,” terang Ika.
Sedangkan di kawasan pesisir Jakarta yang rentan banjir rob lantaran topografinya yang cenderung di bawah permukaan laut, Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan keberadaan rumah pompa dan menggenjot proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kehadiran tanggul pengaman pantai bisa menjadi solusi untuk melindungi Jakarta dari banjir rob yang meningkat akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air.
Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR terus bersinergi menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai dan muara kali (NCICD Fase A). Adapun panjang trase tanggul pengaman pantai di titik kritis adalah 37,356 km.
Dari jumlah tersebut, yang sudah dibangun sepanjang 17,093 km dan yang belum dibangun sepanjang 20,263 km. Dari jumlah yang belum dibangun, sepanjang 9,151 km akan menjadi tugas Kementerian PUPR dan sepanjang 11,112 km menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta.
Selain tanggul pantai, proyek infrastruktur lainnya yang dikebut demi menuntaskan persoalan banjir di Jakarta adalah Sodetan Ciliwung. Sempat mangkrak selama beberapa tahun, akhirnya kembali ‘hidup’ pada masa kepemimpinan Heru Budi.
Pemprov DKI Jakarta telah membebaskan sejumlah lahan sehingga proyek ini bisa dilanjutkan. Rampungnya Sodetan Ciliwung diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir di beberapa kawasan di Jakarta, seperti Bidara Cina, Kampung Melayu, Manggarai, dan sekitarnya.
Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan Sodetan Ciliwung pada Juli 2023 lalu. Kawasan tersebut dilengkapi beragam fasilitas pendukung, seperti kafetaria, plaza air mancur, panggung kreasi, hingga jembatan inspeksi yang melintas di atas jalur Sodetan Ciliwung. Selain itu, terdapat Pusat Pengendali Banjir dan rumah genset yang difungsikan untuk pemantauan banjir di Jakarta. Jokowi meyakini, Sodetan Ciliwung dapat mengurangi banjir di enam kelurahan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
“Dengan selesainya Sodetan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir Jakarta. Dengan adanya Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, serta Banjir Kanal Timur, itu bisa menyelesaikan kira-kira 62 persen dari persoalan banjir yang ada di Jakarta,” kata Jokowi.
Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Nandi Kosmaryandi, mengapresiasi ragam upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Ia menilai, program optimalisasi danau dan waduk yang dilakukan sudah tepat, karena dapat menangkap volume tertinggi limpasan air dari sungai terdekat. Tak hanya sebagai pengendali banjir, danau dan waduk juga bisa dikelola menjadi sumber air baku hingga sarana rekreasi bagi masyarakat.
“Jadi, dimultifungsikan ruang danau menjadi ruang terbuka hijau yang bisa menjadi tempat interaksi masyarakat, juga pelestarian jenis tumbuhan. Karena, di DKI ini space menanam terbatas, jadi lokasi seperti danau harus dimaksimalkan,” tutur Nandi.
Lebih lanjut, dia mendorong Pemprov DKI untuk mengoptimalkan berbagai strategi penanggulangan banjir secara menyeluruh. Termasuk pemasangan jaring atau saringan sampah di beberapa titik badan air di Jakarta, mulai dari sungai, waduk, embung, hingga saluran penghubung. Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat untuk mencegah sampah masuknya ke aliran air.
Kendati demikian, tambahnya, hal itu perlu ditindaklanjuti dengan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu, khususnya untuk sampah nonorganik yang mencemari air. “Nanti ini bisa bernilai ekonomi untuk masyarakat menjadi pengolah sampah. Karena, kalau tidak dijaring, perairan yang diharapkan juga dapat difungsikan menjadi tempat rekreasi, tidak akan nyaman dan sehat,” pungkasnya.
Sumber: (Detik.com)
